Challenge

Lebih dari tujuh dekade setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia masih terus bergulat dengan pertanyaan mendasar yaitu bagaimana makna “Indonesia” dipahami secara setara di seluruh penjuru nusantara, dan Papua menjadi cermin dari tantangan tersebut. Di satu sisi, wilayah ini adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, budaya dan potensi manusia. Namun di sisi lain, ketimpangan pembangunan, kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan, serta luka sejarah membuat sebagian masyarakat Papua masih merasa terpinggirkan dari tujuan kebangsaan yang lebih luas. Narasi nasionalisme yang selama ini dibangun cenderung masih bersifat top-down yang menekankan aspek politik dan keamanan dan seringkali belum menangkap kompleksitas identitas Papua sebagai bagian dari Indonesia. Tantangannya kini bukan lagi mempertahankan integrasi teritorial, tetapi merekonstruksi ulang makna “Indonesia” agar relevan, inklusif dan mampu menyentuh realitas sosial kontemporer masyarakat Papua.

Realitas sosial kontemporer masyarakat Papua merupakan kumpulan pengalaman historis, relasi kekuasaan, serta transformasi sosial yang membentuk cara masyarakat Papua memahami dirinya dan memaknai hubungannya dengan pemerintah dan negara. Selain itu, dinamika identitas dan pengalaman sejarah turut membentuk realitas sosial saat ini. Bagi sebagian masyarakat Papua, relasi dengan negara tidak bisa dilepaskan dari memori kolektif tentang proses integrasi dan pengalaman diskriminasi yang masih terjadi, serta minimnya representasi dalam ruang-ruang pengambilan keputusan. Akibatnya, sebagian masyarakat masih memandang identitas ke-Papua-an sebagai sesuatu yang lebih utama daripada identitas keindonesiaan. Dalam konteks ini, nasionalisme sering kali dipersepsikan sebagai sesuatu yang datang dari luar, bukan tumbuh dari dalam.

Di sisi lain, transformasi sosial ekonomi membawa dinamika baru yang tak kalah penting. Urbanisasi, arus migrasi dan investasi telah mengubah struktur sosial dan ekonomi Papua. Kota-kota seperti Jayapura, Sorong, dan Timika mengalami pertumbuhan pesat, tetapi perubahan tersebut juga melahirkan persoalan baru seperti marginalisasi masyarakat adat, tekanan terhadap hak ulayat dan benturan nilai antar generasi. Kehidupan komunitas tradisional yang selama ini berlandaskan solidaritas dan hubungan spiritual dengan alam kini berhadapan dengan gaya hidup individualistik serta ekonomi pasar yang cenderung eksploitatif.

Namun kekuatan budaya lokal tetap menjadi penopang utama ketahanan sosial Papua. Sistem adat, struktur marga dan klan serta nilai-nilai kebersamaan tetap hidup dan memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa, musik, tarian dan ekspresi seni bukan hanya menjadi bentuk pelestarian identitas, tetapi juga sarana artikulasi politik dan perlawanan terhadap homogenisasi budaya nasional. Lebih jauh lagi, muncul generasi muda Papua yang terdidik, melek digital dan berpandangan global. Mereka aktif dalam gerakan sosial, lingkungan dan advokasi hak asasi manusia, serta menuntut keadilan sejarah, kesetaraan dan partisipasi sejajar dalam pembangunan. Generasi ini menghadirkan wajah baru Papua yang lebih kritis, progresif dan siap berdialog.

Keseluruhan realitas tersebut menunjukkan bahwa Papua hari ini adalah sebuah transformasi sosial. Memahami situasi ini secara jujur adalah langkah awal untuk merekonstruksi kembali narasi nasionalisme Indonesia, bukan lagi sebagai doktrin yang dipaksakan dari pusat, tetapi sebagai ruang kebersamaan yang tumbuh dari pengakuan, empati dan kolaborasi sejajar antara setiap manusia yang hidup di Tanah Papua.

Discovery

Membangun ulang narasi nasionalisme Indonesia di Papua tidak bisa dilakukan secara sepihak dan membutuhkan pendekatan yang lebih sensitif terhadap konteks sosial, lebih mendengarkan dan lebih menghargai dinamika lokal. Tiga langkah yang disebutkan ini merupakan fondasi penting untuk mewujudkan hal tersebut, dan masing-masing memiliki makna komunikasi yang saling melengkapi.

Pertama, membangun ruang komunikasi dengan generasi baru Papua melalui modernisasi kanal dialog khususnya kelompok muda yang kini tumbuh dalam konteks sosial, teknologi dan aspirasi yang berbeda dari generasi sebelumnya. Generasi ini memiliki cara berpikir yang lebih kritis, terbuka dan global, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki kedekatan emosional dengan identitas lokal mereka. Negara perlu hadir tidak hanya sebagai penguasa yang menyampaikan kebijakan, tetapi sebagai mitra yang mendengar, merespons dan melibatkan mereka dalam proses perumusan keputusan. Dialog semacam ini akan menciptakan co-creation gagasan tentang masa depan Papua sebagai bagian timur Indonesia yang paling unggul. Ketika aspirasi anak muda Papua menjadi bagian dari kebijakan, nasionalisme akan tumbuh bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai hasil dari proses partisipasi kehidupan modern. 

Kedua, mengintegrasikan narasi pembangunan dengan pertumbuhan peran Orang Asli Papua (OAP) untuk memastikan bahwa pembangunan tidak lagi dipersepsikan sebagai “program pemerintah” semata, melainkan sebagai proses yang dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri. Selama ini, salah satu penyebab jarak sosial antara Papua dan negara adalah perasaan bahwa pembangunan datang dari luar dan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan lokal. Dengan menempatkan OAP sebagai aktor utama, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, pembangunan akan memiliki legitimasi yang lebih kuat dan dampak yang lebih berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan kapasitas OAP melalui kepemimpinan dan entrepreneurship akan membuka jalan bagi terbentuknya elite lokal yang mampu menjadi jembatan antara kepentingan masyarakat dan kebijakan nasional.

Ketiga, mendorong kolaborasi yang kuat dengan lembaga adat, gereja dan akademisi lokal untuk merumuskan strategi kebangsaan yang kontekstual dan berkeadilan. Lembaga adat memiliki legitimasi sosial yang tinggi dan menjadi penjaga nilai-nilai identitas, struktur sosial, serta penyelesaian konflik. Gereja memiliki peran historis dan moral yang sangat kuat dalam membangun kepercayaan masyarakat serta memobilisasi solidaritas sosial. Sementara itu, akademisi lokal berperan penting dalam menyediakan pengetahuan, riset dan analisis berbasis bukti untuk memastikan kebijakan tepat sasaran. Ketiganya, jika terlibat secara aktif, dapat memperkaya proses perumusan strategi nasionalisme sehingga lebih responsif terhadap konteks Papua. Kolaborasi semacam ini menciptakan co-ownership atas ide kebangsaan hasil kerja bersama antara negara dan masyarakat Papua sendiri.

Melalui tiga langkah tersebut, rekonstruksi nasionalisme tidak lagi menjadi proyek dari pusat kepada daerah, melainkan proses dialogis yang tumbuh dari bawah ke atas yang memungkinkan Papua menjadi subjek, bukan sekadar objek dari keindonesiaan, dan membuka jalan bagi terbentuknya rasa memiliki yang tulus terhadap negara.

Expecting

Transformasi narasi nasionalisme Indonesia di Papua akan membawa dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar aspek politik karena menciptakan rasa kebersamaan yang otentik, di mana keindonesiaan tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang dipaksakan dari luar, melainkan sebagai ruang bersama yang tumbuh dari dalam. Melalui pendekatan yang lebih empatik, kolaboratif dan berbasis identitas, pemerintah dapat membangun kepercayaan jangka panjang, memperkuat kohesi sosial dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Di sisi lain, masyarakat Papua memiliki kesempatan lebih besar untuk menentukan masa depannya dalam kerangka negara yang inklusif dan berkeadilan.

Upaya ini bukan hanya tentang Papua, tetapi tentang Indonesia itu sendiri, sebuah bangsa yang terus belajar menemukan makna kebersamaan di tengah keberagaman dan yang mengakui bahwa nasionalisme sejati bukan tentang keseragaman, melainkan tentang merayakan perbedaan sebagai kekuatan bersama.